Sehubungan protes beberapa kalangan terkait penetapan jadwal "hari H" pemungutan suara pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Walikota-Wakil Walikota Medan secara langsung,
16 Juni 2010, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan menyatakan jadwal itu dapat diubah bila ada dasar hukum yang mengharuskan dilakukan perubahan.
Demikian Ketua KPU Medan Dra Evi Novida Ginsting, MSP melalui anggota KPU Divisi Hukum dan Humas Pandapotan Tamba, SH, MHum kepada Analisa ketika ditemui di gedung KPU Jalan Kejaksaan Medan, Kamis (8/10) petang.
"Pada prinsipnya tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan KPU Medan belum "paku mati" dalam pengertian masih bisa diubah apabila ada dasar hukumnya," ujar Pandapotan Tamba sembari mengutarakan penetapan tanggal hari H pelaksanaan tersebut sangat penting sebagai dasar untuk penyusunan tahapan Pilkada Medan 2010.
Karena itu, tambahnya, dalam penetapan hari pemungutan suara Pilkada Medan, KPU Medan tidak ada melakukan pelanggaran.
Apalagi penetapan tanggal tersebut sesuai peraturan di mana pelaksanaan pemungutan suara berlangsung 30 hari menjelang berakhirnya periode Walikota Medan dan Wakilnya yakni 17 Juli 2010.
Sesuai Aturan
"Semuanya sesuai aturan dan prosedural hukum yang berlaku. Jadi tidak ada yang perlu diperdebatkan di sini, sebab yang terpenting bagaimana berbagai pihak baik KPU Provinsi dan Pusat, DPRD, Pemko Medan serta masyarakat luas mendukung pelaksanaan Pilkada Medan agar berjalan lancar serta melahirkan pimpinan yang berkualitas. Apapun ceritanya, Pilkada Medan akan sukses berkat dukungan banyak pihak," tandas Tamba sembari mengutarakan saat ini pihaknya tengah melakukan penyusunan draf tahapan Pilkada Medan.
Rencananya, tambah Pandapotan Tamba, apabila draf ini telah rampung pihaknya akan menyampaikannya kepada KPU Provinsi bahkan KPU Pusat serta institusi terkait lainnya seperti DPRD Kota Medan dan Pemko Medan guna meminta masukan.
Dalam kesempatan tersebut Pandapotan Tamba juga mengutarakan dalam waktu dekat ini KPU Medan juga akan menggelar koordinasi dengan berbagai intansi di antaranya pimpinan DPRD Kota Medan terkait anggaran Pilkada dan masa berakhir jabatan Walikota Medan periode 2005-2010.
Koordinasi
KPU Medan juga akan berkoordinasi dengan Pemko Medan khususnya Dinas Kependudukan terkait data kependudukan Kota Medan.
Data ini nantinya akan menjadi acuan KPU Medan untuk menetapkan jumlah dukungan calon independen yang berdasarkan 3 persen dari jumlah penduduk di Kota Medan.
"Di samping itu, data ini nantinya juga akan digunakan dalam penetapan jumlah pemilih Kota Medan yang terlebih dahulu melalui proses pemutakhiran sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Medan," papar Tamba.
Dalam kesempatan tersebut Pandapotan Tamba juga mengungkapkan berdasarkan draf tahapan Pilkada yang dirancang KPU Medan, rekrutmen PPK dan PPS akan berlangsung mulai November serta pelantikan Desember 2009. "Jadi awal Januari 2010 akan dilangsungkan pemutakhiran data pemilih," imbuhnya. (aru)
0 komentar:
Posting Komentar