Jakarta (ANALISA)
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada kader partai di DPR untuk menggulirkan hak angket atau penyelidikan kasus aliran dana Bank Century senilai Rp 6,7 triliun. Alasannya bailout telah melukai rasa keadilan masyarakat.
“Ibu Mega akan bersikap membentuk tim pencari fakta soal kebenaran Century lalu akan menggunakan hak dewan yaitu angket untuk bertanya kepada pemerintah. Tujuan utama angket adalah persoalan Century diketahui masyarakat duduk persoalannya,” ujar Sekjen PDIP Pramono Anung.
Pram mengatakan itu usai menghadiri acara pemberian Megawati Soekarnoputri Award di kantor DPP PDIP, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (28/10).
Pramono berharap langkah ini bisa diikuti oleh fraksi-fraksi yang ada di DPR. Namun demikian PDIP masih akan menunggu hasil final audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kita gunakan data BPK nantinya. Tapi proses politik harus berjalan, secara resmi nanti akan digulirkan,” jelas Wakil Ketua DPR ini.
Pramono juga menyesalkan pernyataan Jampidsus Kejagung Marwan Effendy yang mengatakan tidak ada perbuatan melawan hukum dalam kasus Bank Century. Menurutnya proses penelusuran aliran dana masih dalam wewenang BPK.
“Kejaksaan sebaiknya menunggu BPK karena ini adalah wewenang BPK,” demikian Pram.
Pengguliran Angket Century Dipicu Pernyataan Kejagung
Pimpinan DPR belum satu kata soal rencana pengajuan hak angket kasus Bank Century. Penggulingan hak angket itu dilakukan secara buru-buru di tengah proses audit yang dilakukan BPK karena anggota DPR terpicu oleh keputusan Kejagung yang menganggap tidak ada masalah dalam kasus ini.
“Menurut kita pernyataan Kejagung terlalu pagi. Karena pernyataan terlalu pagi itulah yang mendorong anggota DPR menggulirkan hak angket. Mereka ingin mendului dengan hak angket,” kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/10).
Menurut Priyo, Golkar sendiri atas perintah Ketua Umum akan menunggu hasil audit BPK sebelum mengambil sikap. Jika memang hasil audit menunjukkan perlunya hak angket, Golkar juga akan mendukung diajukannya senjata pamungkas tersebut.
“Ketua kami memerintahkan agar mengkaji matang-matang sebelum mengambil langkah. Kalau dari hasil audit mau tak mau DPR harus menggunakan senjata pamungkas itu, apa boleh buat,” kata mantan Ketua FPG itu.
Pada 23 Oktober lalu, Jampidsus Marwan Effendy mengatakan tidak ada unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus Bank Century. Pada saat yang sama, hingga saat ini BPK belum selesai melakukan audit investigative atas kasus tersebut.
Ical: Kami Juga Ingin Memberi ‘Pahit’ pada Pemerintah
Partai Golkar telah menyatakan secara terbuka sebagai pendukung pemerintah. Namun indikasi bahwa petinggi partai beringin bukan ‘anak yang baik’ untuk pemerintahan SBY-Boediono mulai terlihat. Membangkangkah Ical?
“Kami tidak hanya ingin memberi sikap yang manis terhadap pemerintah, kami juga akan mengkritisi. Meskipun pahit, tapi tujuannya baik,” tutur Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.
Hal itu dikatakan Ical ketika menggelar konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (28/10).
Ucapan Ical ini terkait dengan sikap Partai Golkar yang mendukung sepenuhnya pengajuan hak angket atas kasus Bank Century. Dalam kasus Bank Century, ikut terseret pula nama Sri Mulyani dan Boediono, yang disebut-sebut turut bertanggungjawab atas kasus tersebut.
Menurut Ical, tujuan partainya mendesak penyelesaian kasus Bank Century bertujuan baik, yakni untuk meng-clear kan hal ini, sehingga jalannya pemerintahan nanti bisa lancar. “Jika persoalan ini clear, Presiden dan Wapres tidak dibebani lagi dan tidak punya hambatan lagi untuk bekerja,” jelas Ical.
Lebih lanjut, Ical mengatakan bahwa penyelesaian kasus ini diserahkan teknis sepenuhnya kepada kader Golkar yang ada di fraksi. Menurutnya, Fraksi Golkar akan melakukan hal yang terbaik, baik itu melalui interpelasi maupun melalui angket.
Kehadiran Ical di DPP Partai Golkar sore ini untuk memperingati hari Sumpah Pemuda sekaligus menggelar kegiatan yang merupakan rangkaian peringatan HUT Partai Golkar yang ke-45. Sejumlah kegiatan digelar di antaranya donor darah, bakti sosial, dan pasar murah.
Angket Century, FPG Minta Komisi XI Panggil Mitra Kerja
Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto mengungkapkan FPG DPR menyerahkan sepenuhnya kebijakan soal angket Bank Century ke Komisi XI DPR. FPG meminta Komisi XI memanggil mitra kerja sambil menunggu hasil audit investigasi BPK.
“Pimpinan FPG menugaskan Kelompok Fraksi (Poksi) di Komisi XI untuk mengundang dan meminta mitra kerja terkait masalah Bank Century,” ujar Setya di Ruang FPG, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/10).
Setya mengatakan fraksinya memandang kasus Century perlu dicermati. Karena kalau dibiarkan saja dan dimaklumi, kasus ini bisa merugikan negara lebih banyak lagi.
“FPG mengkaji penanganan kasus Century karena ini merupakan isu besar dan masalah nasional yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas,” ujar Setya.
FPG, Setya menambahkan, akan menunggu BPK menyelesaikan auditnya sebelum meminta penjelasan Poksi di Komisi XI. Kebijakan akan sangat bergantung analisa Poksi di Komisi XI.
“Kami meminta semua pihak bersabar menunggu Final audit BPK untuk kemudian menunggu kajian Poksi Komisi XI,” imbuhnya.
Setya membantah adanya edaran terkait kesetujuan anggota fraksinya soal angket Century. Menurutnya ini terlalu cepat dan tanpa dasar yang kuat. “Itu adalah pendapat pribadi bukan institusi,” tandasnya.
0 komentar:
Posting Komentar