Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sibolga menandatangani kesepakatan kerjasama/Memorandum of Understanding (MoU) dengan empat kepala daerah yakni, Nias, Nias Selatan, Nias Barat dan Nias Utara, Kamis (8/10) di Hotel Solida Gunung Sitoli.
MoU tersebut disaksikan Pejabat Kanwil Ditjen Pajak Sumut II Pematang Siantar Drs Sinar Sianturi sekaligus mewakili Direktorat Jenderal Pajak Pusat didampingi Ka KPP Pratama Sibolga, Abdul Wahid Siregar, SH MM dan Kepala KP2KP Gunung Sitoli, Daniel Zebua.
Menurut Ka KPP Pratama Sibolga, Abdul Wahid Siregar, penandatangan kesepakatan kerjasama untuk meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Hal ini juga mengingat tahun 2009 tinggal 2,5 bulan lagi.
Kesepakatan itu antara lain tentang koordiansi ekstensifikai wajib pajak dan intensifikasi PPh (Pajak Penghasilan) OP dalam negeri badan maupun PPh pasal 21 serta bendaharawan.
Dalam waktu dekat ini, ujarnya lagi, akan dilakukan pendataan dan penilaian kembali obyek PBB di wilayah pemekaran di Kabupaten Nias Barat, Nias Utara dan Gunung Sitoli.
Diimbau
Khusus PBB ungkapnya, jatuh temponya sudah berakhir 31 Agustus 2009 lalu, namun masih terdapat tunggakan, karena itu diimbaunya para wajib PBB dapat membayarnya mengingat akhir tahun tinggal 2,5 buan lagi.
Bagi wajib PBB yang menunggak tentunya dapat melunasinya segera, karena PBB yang disetor adalah untuk meningkatkan pembangunan yang hasilnya dapat dinikmati bersama.
Abdul Wahid juga berharap peran serta para kepala daerah dapat bersama-sama membantu Direktorat Jenderal Pajak agar pajak maupun PBB dapat tercapai di wilayah kerja masing-masing.
Sementara itu, Sinar Sianturi dalam sambutannya mengharapkan kesepakatan bersama yang sudah ditandatangani,dapat diwujudkan oleh masing - masing kepala daerah sehingga melancarkan perolehan data agar penerimaan pajak dapat dicapai.
Ditambahkannya, pajak merupakan primadona sumber keuangan negara, karena itu harus disukseskan bersama, ujarnyaa daerah. (twh/rel)
0 komentar:
Posting Komentar