Jakarta, (Analisa)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua pihak untuk bekerja lebih keras mengerahkan dan menyatukan potensi serta sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran pembangunan lima tahun ke depan.
"Kita kerahkan dan satukan semua potensi dan sumber daya agar betul-betul menjadi modal untuk mencapai sasaran lima tahun mendatang. Jangan ada yang dilewatkan dan disia-siakan, berpikir lebih cerdas, bekerja lebih keras," kata Presiden saat membuka Temu Nasional (National Summit) 2009 di Jakarta, Kamis.
Presiden menjelaskan misi pemerintah untuk periode 2009-2014 adalah melanjutkan semua program dan kebijakan yang baik dan memperbaiki serta meningkatkan yang belum benar.
Presiden juga mengakui ada beberapa kebijakan dalam lima tahun lalu yang belum tercapai karena adanya hambatan yang disebutnya "bottlenecking". "Debottlenecking perlu dilakukan untuk percepatan dan peningkatan sasaran. Ini penyakit yang saya kenali, banyak capaian meleset karena ada kemacetan, ijin pabalieut, tata ruang gak beres, undang-undangnya ada yang gak klop. Banyak sekali listrik gak ada, ijin PLN sulit sekali," katanya.
Penghilangan penyumbatan itu, lanjut Presiden, juga akan menjadi prioritas utama lima tahun ke depan dengan telah dibentuknya Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang akan bekerja 24 jam memantau berbagai kebijakan pemerintah.
"Mana yang tidak bisa diselesaikan undang-undang atau orangnya. Kalau undang-undangnya, diperbaiki, kalau orangnya, lebih baik minggir, karena (programnya) tidak akan bergerak, kasihan," katanya.
Presiden menyatakan, jika semua rencana itu dijalankan maka dia optimistis pertumbuhan ekonomi akan meningkat, dan kemiskinan dan pengangguran akan berkurang.
Presiden juga kembali mengulangi target-target capaian dalam lima tahun ke depan yaitu pertumbuhan ekonomi tujuh persen, pengangguran turun dari 8,1 persen menjadi 5-6 persen, dan kemiskinan turun dari 14 persen menjadi 8-10 persen.
Namun, menurutnya, target itu hanya bisa dicapai antara lain dengan peningkatan investasi modal baik dari dalam maupun luar negeri. Tetapi peningkatan investasi pun, menurutnya, perlu adanya stabilitas politk, keamanan, infrastuktur, kepastian hukum, kebijakan ekonomi, peraturan daerah, dan perizinan.
Hadir dalam pertemuan yang diikuti sekitar 1.400 peserta itu, Wapres Boediono, para menteri kabinet dan seluruh gubernur, walikota dan bupati se-Indonesia. (Ant)
0 komentar:
Posting Komentar