Dari pembicaraan yang beredar di tengah masyarakat dan menjadi pusat perhatian warga, uang senilai Rp 9,3 miliar milik bank sendiri bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat menguap tidak jelas.
Masalah ini menjadi perhatian masyarakat, konon akibat ada oknum PNS di Dinkes Langkat membuka bank sendiri atau kerap disebut sapuluh dua. Bahkan, diperkirakan sudah beroperasi 5 tahunan dan hingga sekarang diketahui investasi yang tertanam mencapai Rp 9,3 miliar.
Kasus ini, mulai terkuak akibat para debitur (pemodalnya) belakangan tidak lagi menerima keuntungan dari modal atau saham yang ditanam.
Masalah ini menjadi perhatian masyarakat, konon akibat ada oknum PNS di Dinkes Langkat membuka bank sendiri atau kerap disebut sapuluh dua. Bahkan, diperkirakan sudah beroperasi 5 tahunan dan hingga sekarang diketahui investasi yang tertanam mencapai Rp 9,3 miliar.
Kasus ini, mulai terkuak akibat para debitur (pemodalnya) belakangan tidak lagi menerima keuntungan dari modal atau saham yang ditanam.
Alasan pengelola bank sapuluh dua, kreditur merupakan kalangan PNS dengan membebaskan anggunan bahkan tidak bersedia mengembalikan pinjaman serta bunga sebesar 10persen per bulan.
Kasubag Keuangan Dinkes Langkat, Sunarto ketika dikonfirmasi mengakui, ada praktek bank sapuluh dua di dinas itu. Sudah ada pihak yang merasa dirugikan datang bertanya ke kantor dinas, ujarnya.
"Sedikitnya 50 orang di antara mereka yang merasa dirugikan, sudah saya kumpulkan. Tujuannya, guna mengetahui secara persis, bagaimana bisnis investasi mereka,"kata Sunarto, Kamis (22/10).
Investasi
Dari pertemuan itu, sebut Narto, diketahui jika pemodal melakukan investasi dari uang yang dipinjam ke salah satu bank dengan anggunan SK (Surat Keterangan) Kepegawaian.
"Mereka menganggap bisnis itu cukup besar, hingga berani meminjam uang ke Bank antara Rp100 juta hingga Rp 200 juta. Semuanya itu, ditanamkan ke pengelola bank sapuluh dua.
Dengan harapan, bunga di bank sekitar 0,9 persen dapat tertutupi atau terbayar dengan bunga 10 persen kepada nasabah yang dikhususkan untuk kalangan PNS melalui sapuluh duanya tadi," sebut Narto.
Lina Novita br Sembiring, Bidan Desa di Desa Securai, Babalan yang merupakan salah satu pemodal dengan investasi Rp 120 juta yang dihubungi menyebutkan, ia akan membawa hal ini ke jalaur hukum.
"Istri saya dahulu dibujuk rayu bendaharawan gaji untuk mengambil uang di bank, sedang pengembaliannya tidak dari pemotongan gaji, namun dari uang yang diinvestasikan Tetapi ketika kami mau mengambil modal yang kami investasikan,uang itu sudah tidak ada lagi,"sebut Ginting.
Di antara investor bank sapuluh dua yang diketahui yakni, dr Tina bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung Pura dengan modal Rp1 milyar dan Lina Novita br Sembiring bidan desa di Securai Babalan memasukkan modal Rp120 juta serta bidan Kartini dari Puskesmas Kecamatan Besitang bersedia memberi Rp200 juta.
Dengan raibnya uang dimaksud, masing-masing pemodal mengaku akan menempuh jalur hukum.
Sementara itu Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Langkat, dr H. Indra Salahuddin M Kes, ketika dikonfirmasi Analisa, Kamis (22/10) seusai menghadiri rapat Paripurna DPRD Langkat, terkait masalah ini mengaku, iaa tidak tahu ada bisnis yang diperbuat stafnya.
Sebab, menurutnya hal ini dinilainya merupakan di luar kedinasan khususnya Dinkes Langkat. "Saya tidak tau dan belum mendapat laporan terkait hal ini namun jika ini terjadi, masalah ini diluar dinas dan tidak ada sangkut pautnya terhadap Dinkes Langkat," ujarnya. (hpg)
0 komentar:
Posting Komentar