Jakarta, (Analisa)
Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) akan terus melakukan pendekatan kepada pemerintah agar pemerintah mau membuka akses bagi BPK untuk mengaudit penerimaan perpajakkan.
Hal ini disampaikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri seusai pengucapan sumpah jabatan Ketua dan Wakil Ketua BPK di Mahkamah Agung, siang ini (26/10).
Hasan menegaskan, BPK harus memiliki akses yang lebih luas terhadap semua sumber pendapatan dan belanja negara. Namun, berdasarkan Undang-Undang Pajak, data wajib pajak tidak bisa diberikan kepada pihak lain.yang adaakan meminta dukungan DPR untuk mengomunikasikan tujuan BPK tersebut
"BPK harus memiliki askes yang lebih luas terhadap semua sumber pendapatan negara dan belanja negara. Tentunya dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan yang ada," jelas Hasan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Hasan menyatakan akan melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah. Jika diperlukan, BPK akan meminta bantuan kepada DPR.
"Nanti akan kita bicarakan dalam forum sidang pleno BPK. BPK minta dukungan ke DPR," ujar Hasan.
Menurut Hasan, dengan melakukan komunikasi ini merupakan cara tercepat agar BPK dapat melaksanakan tugasnya dalam mengaudit penerimaan dan belanja negara.
Hal ini karena jika sampai merevisi Undang-Undang maka membutuhkan waktu yang lama. Mengingat UU Pajak sendiri baru saja disahkan sekitar setahun yang lalu.
"Barangkali, kalau perubahan Undang-undang itu terlalu sulit, karena itu baru saja undang-undang disahkan. Jadi lebih baik kita melakukan komunikasi yang lebih konstruktur dengan pihak pemerintah," jelas Hasan. (dtc)
0 komentar:
Posting Komentar