Pelantikan wakil-wakil menteri akan dilakukan pada dua pekan mendatang. Namun, hingga saat ini, pos-pos kementerian yang akan memiliki wakil menteri sedang digodok.
Hal itu dikatakan Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal sebelum keberangkatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Thailand, di Jakarta Sabtu (24/10).
“Mudah-mudahan dua minggu lagi, termasuk yang lainnya, seperti kepala BKPM,” katanya. Namun, ujarnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum memutuskan pos-pos menteri yang akan mendapat wakil menteri.
Mengenai keikutsertaan Gita Wirjawan dalam rombongan Presiden ke Thailand Dino mengakui, selama ini Gita sering memberikan masukan, khususnya masalah ekonomi ke Presiden. “Kalau mengenai apakah beliau akan jadi Kepala BKPM, itu semua bergantung Presiden,” katanya.
Sedangkan, wacana prajurit aktif yang akan menjabat sebagai wakil menteri pertahanan ternyata belum disampaikan secara resmi kepada institusi TNI. Hingga saat ini, TNI belum menerima pemberitahuan resmi mengenai prajurit aktif TNI yang akan menjabat sebagai wakil menteri.
“Sampai saat ini, TNI belum diberitahu soal adanya posisi wakil menteri, khususnya wakil menteri pertahanan,” kata Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso kepada wartawan seusai upacara penerimaan kembali Satgas Kompi Zeni TNI Konga XX-F/Monuc yang selama ini menjalankan misi perdamaian PBB di Kongo, Afrika.
Kepala Pusat PeneranganTNI Marsekal Madya Sagom Tamboen mengatakan, hingga saat ini, dalam proses penjenjangan yang baik, TNI sudah memiliki figur yang tepat untuk berbagai posisi, termasuk wakil menteri pertahanan. “Tinggal siapa yang dipilih oleh negara, itu yang akan dipakai. TNI sudah menyiapkan kader yang cocok, tinggal menunggu siapa yang dipilih,” katanya.
Mensesneg Sudi Silalahi mengatakan, pelantikan Kepala Badan Kebijakan Penanaman Modal (BKPM), wakil menteri, dan sekretaris kabinet diharapkan dapat dilakukan sebelum dua pekan. Direncanakan, seluruh pejabat tersebut akan dilantik dengan waktu yang bersamaan.
ANGGOTA DPR: WAKIL MENTERI PERLU TUGAS JELAS
Anggota DPR Abdul Kadir Karding mengatakan harus ada pembagian tugas yang jelas antara menteri dan wakil menteri jika suatu kementerian memang memerlukan wakil menteri.
“Kalau memang dibutuhkan wakil menteri, harus ada pembagian tugas yang jelas, jangan sampai wakil itu hanya “awak” dan “sikil” (badan dan kaki),” katanya usai menghadiri pertemuan guru swasta se-Kabupaten Temanggung di Pendopo Pengayoman Temanggung, Sabtu.
Ia mengatakan harus ada tugas yang jelas karena dengan keberadaan wakil menteri berarti menambah beban APBN. “Perlu protokoler wakil menteri dan penghasilannya tentu akan memebebani APBN,” katanya.
Menurut dia, ada beberapa perspektif jika berbicara tentang perlu atau tidaknya wakil menteri dalam suatu departemen. Pertama hal itu merupakan hak prerogatif presiden sehingga apapun yang akan dilakukan tergantung pada presiden.
Kedua, katanya, apakah memang dibutuhkan wakil menteri untuk kelangsungan sebuah kabinet. “Butuh atau tidak itu tergantung beban tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing menteri,” katanya.
Ia mengatakan belum tahu persis apakah dalam Undang-Undang Kementerian tercantum tentang jabatan wakil menteri.
“Bagi saya, menteri tidak perlu wakil. Saya menduga ini bagian dari akomodasi beberapa kader bangsa yang mempunyai kapasitas untuk menjadi wakil menteri,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI ini.
Namun, katanya, karena Presiden melihat beban sebuah kementerian terlalu besar sehingga harus dibagi. Namun perlu pembagian tugas yang jelas dan detail. “Wakil menteri harus punya kewenangan, harus ada pembagian tugas yang jelas, bukan hanya mewakili kalau menteri lagi berhalangan,” katanya.
Ia mencontohkan Kapolri dan Wakapolri memiliki tugas yang jelas, biasanya Wakapolri untuk urusan internal.
Menurut dia, tidak semua kementerian harus memiliki wakil menteri. “Saya kira hanya menteri yang beban tugasnya berat dan wilayahnya luas. Kalau memang belum diatur, ke depan kami akan rekomendasikan,” katanya.
Kebutuhan wakil menteri, katanya, tentu sudah dikaji segala aspeknya.
REKTOR: SBY PERLU TUNJUK WAKIL MENTERI DEPDIKNAS
Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Darni M. Daud menyarankan Presiden Suslilo Bambang Yudhoyono (SBY) perlu menunjuk wakil menteri Pendidikan Nasional, mengingat fungsi dan tugasnya cukup besar.
“Mendiknas perlu ada wakil mengingat tugas dan tanggungjawabnya cukup besar, apalagi menyangkut masa depan bangsa di kemudian hari,” katanya di Banda Aceh, Sabtu, menanggapi rencana Presiden SBY membentuk wakil menteri di pos-pos tertentu.
Ia menyatakan, Depdiknas merupakan lembaga yang besar perannya dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dibandingkan departemen lain karena di samping karyawannya banyak, juga program mendidik anak bangsa tidak ringan.
Oleh karena Rektor universitas tertua di Provinsi ujung paling barat di Indonesia menyatakan perlu adanya wakil menteri profesional untuk meringankan beban kerja menteri yang tugasnya cukup banyak di bidang peningkatan kader pembangunan itu.
Menurut Darni, tugas kementerian pendidikan nasional sekarang cukup berat, terutama untuk meningkatkan mutu pendidikan di tanah air yang semakin lama terus menurun.
Disebutkan, mutu pendidikan di Indonesia sekarang berada pada posisi yang memprihatinkan, sehingga perlu kerja ekstra keras untuk mengembalikannya.
“Sekarang ini, mutu pendidikan kita kalah dengan Vietnam, negara yang baru saja merdeka. Apalagi dengan Malaysia atau Singapura, kita tertinggal jauh,” katanya.
Rektor Darni yang memimpin universitas dengan sepuluh fakultas di Unsyiah itu mengatakan, Mendiknas sejatinya membuat strategi besar dan mengimplementasikan secara nyata di semua program yang sudah ada.
“Saya berpikir, program peningkatan mutu pendidikan di Indonesia sudah cukup bagus, bahkan tidak perlu ditambah lagi, cukup yang sudah ada ini benar-benar diimplementasikan secara benar,” katanya.
Ia mencontohkan program ujian nasional (UN). Itu sebenarnya cukup bagus untuk menilai sejauh mana mutu pendidikan di tanah air, tapi kenyataannya UN disalah artikan, sehingga banyak tenaga didik yang memberi kunci jawaban.
“Jadi, adanya UN, selain sebagai standar kelulusan juga untuk mengukur sejauh mana daya serap pelajaran terhadap anak-anak. Kalau kurang ditingkatkan dan kalau meningkat perlu dipertahankan. Ini tujuan sebenarnya,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar UN tetap dipertahankan, hanya saja pelaksanaannya harus benar-benar sesuai dengan aturan dan partisipasi orangtua lebih ditingkatkan untuk mendorong anak-anaknya lebih giat belajar.
Selain itu, program peningkatan mutu guru dan dosen perguruan tinggi juga perlu mendapat perhatian, dengan memperbanyak belajar ke luar negeri, tambahnya.
Menyinggung sosok Mendiknas, Darni menyatakan, Mohammad Nuh sangat tepat menjadi orang nomor satu di jajaran Depdiknas, karena latar belakangnya adalah seorang guru. Ia pernah menjadi Rektor ITS.
“Secara formal latar belakangnya cukup memadai, karena pernah menjadi rektor. Jadi, kapasitas pribadinya cukup matang untuk mempimpin Depdiknas,” demikian Darni M. Daud.
0 komentar:
Posting Komentar