Medan (ANALISA)
Politisi senior dan mantan anggota DPR RI Sabam Sirait, dan anggota DPR RI Komisi II, Ir Burhanuddin Napitupulu menyatakan kasus yang terjadi pada proyek pembangunan bandar udara (Bandara) Kuala Namu sehingga target operasional bandara itu meleset lagi, memang perlu diusut sedemikian rupa untuk menelusuri apa sebenarnya yang menjadi kendala saat ini, apakah faktor teknis atau financial (biaya).
“Saya memang prihatin mendengar proyek ini tertunda terus rencana atau target operasionalnya, dari yang semula dijadwalkan akhir 2009, kemudian mundur jadi akhir 2010 dan sekarang mundur lagi jadi akhir 2011. Ini perlu diusut, apakah oleh Kejaksaan atau KPK dsb. Apa sebenarnya yang terjadi dengan proyek besar ini”, ujar Sabam Sirait kepada pers di Medan, Senin (25/10) kemarin.
Dia mengutarakan hal itu ketika meninjau langsung lokasi proyek bandara tersebut di desa Beringin Kec Kuala Namu, Deli Serdang. Senioren DPR RI dari PDIP Pusat itu didampingi dua anggota DPRD Sumut Effendi KS dan Mohd Affan SS. Mereka disambut pejabat Dephub Sumut Ir Darpin Sinaga selaku kuasa pengguna anggaran (KPA-dulunya disebut pimpinan proyek (pimpro), Bandar Udara Medan Baru (BUMB), antara lain manajer konstruksi Ir Tulus Tambunan, pejabat penguji SPM BUMB Ir Farel TL Tobing dll.
Sebelum meninjau ke lokasi, pihak Satker BUMB terlebih dahulu memaparkan dan menyajikan snopsis realisasi kerja proyek yang meliputi data umum dan profil teknis bandara, tingkat volume pekerjaan (progress report), para pekerja teknis yang terlibat (konsultan dan kontraktor), grafik sektor pekerjaan (master schedule), dll.
Pihak Departemen Perhubungan selaku pemilik proyek, menegaskan proyek pembangunan BUMB (sebutan resmi proyek tersebut – Red) di Kuala Namu senilai Rp 2,1 triliun yang total meliputi 12 paket pekerjaan teknis itu tetap berjalan sesuai jadwal (on schedule) dengan target teknis akan selesai selambatnya pada akhir tahun 2010, sehingga masa operasional bandara baru bisa diprediksikan pada tahun 2011 mendatang.
“Dalam setiap rapat dan pertemuan lintas sektoral, kami sebenarnya selalu menegaskan bahwa teknis proyek ini baru akan selesai pada akhir 2010. Itu berarti, operasionalnya baru bisa pada 2011. Itupun masalah teknis operasional penerbangan sangat tergantung pada finalisasi proyek lintas sektoralnya seperti dari PLN, PDAM, Pertamina, Railink, dsb”, ujar Darpin Sinaga sembari menunjukkan risalah pekerjaan proyek BUMB tersebut.
Ketika ditanyakan anggota DPRD Sumut Mohd Affan kenapa sebelumnya digembar-gemborkan proyek ini selesai pada 2009 atau 2010 lalu, dengan tersenyum simpul Darpin menyebutkan adanya perbedaan antara “target asumsi politis” dengan ‘target proyek teknis’.
Hal terpenting saat ini, katanya, pihaknya saat ini sedang terfokus pada realisasi pekerjaan lanjutan (total progress) yang meliputi hampir 17 persen pekerjaan sektor publik atas bobot pekerjaan 73,55 persen, dan hampir 7 persen pekerjaan sektor publik atas bobot pekerjaan 26,45 persen, masing-masing dengan deviasi yang menunjukkan prosentase realisasi kerja lebih tinggi dari rencana kerja (Ahead schedule).
“Apapun kata orang, proyek Bandar Udara Kuala Namu ini tetap berjalan sesuai jadwal. Soal adanya isu penyimpangan sistem atau teknis kerja dengan tudingan adanya scenario akan mengganti timbunan pasir dengan tanah biasa atau tudingan kelambatan kerja karena kebobolan atas potensi lumpur dalam lahan dsb… itu bohong besar. Tak benar itu. Siapapun boleh lihat dan tinjau langsung ke lokasi. Saat ini, kami justru terbeban untuk melakukan pekerjaan ekstra memindahkan tanah-tanah atau pasir timbun yang berasal dari lahan dasar, ke areal landskap dll”, katanya.
Soal maraknya tudingan berbagai pihak, misalnya dari kalangan konsultan dan rekanan atau kontraktor lokal tentang indikasi kebobolan pihak pemilik dan pelaksana proyek yang tidak mengetahui adanya kandungan lumpur dalam lahan dasar proyek bandara tersebut, Darpin Sinaga dan Tulus Tambunan menyatakan pihaknya memang prihatin atas kecenderungan yang menjurus sikap sentimen itu. Soalnya, isu tentang lumpur yang mengemuka itu sebenarnya hanya opini yang sempat mengemuka atas pertanyaan konfirmatif yang pernah dicetuskan pihak pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Daerah Sumut belum lama ini (Juni 2009 lalu).
Padahal, ujar mereka, pihaknya justru langsung tanggap dengan melakukan evaluasi plus solusi perbaikan kondisi tanah dengan sistem pembebanan awal (preloading). Tindakan ini sejalan dengan solusi kontrol tingkat kandungan air dalam tanah dasar (bukan lumpur, melainkan kondisi tanah yang lunak – Red) dengan pemasangan instrument settlement monitoring dan prevabricated vertical drain (PVD) untuk perbaikan (pengerasan) tanah dasar (ground treatment). Sehingga pada akhirnya diperoleh kepadatan tanah untuk standar beban tertentu sesuai kondisi dan fungsi bandara tersebut.
“Ini alatnya, sengaja dipasang dengan model ditanam ke tanah antara 4-14 meter untuk mendeteksi kandungan air dalam tanah ini. Bila kepadatan tanah ini nantinya sudah mencapai angka minimal 90 persen, sembari terus melakukan proses pemompaan air ke luar, di situlah lahan ini dinilai layak dibebani dengan timbunan ekstra untuk perbaikan lanjut tanah tersebut. Jadi…jelas, kan, ini bukan masalah adanya indikasi lumpur yang ditimbun, tapi memang sekedar kondisi tanah yang lunak secara geologis karena mengandung endapan air atas posisi dan kondisinya di pinggir laut”, ujar Tambunan meralat sembari menambahkan ‘masa proses’ instrumet PVD itu berkisar 3-4 bulan.
Soal kabar bahwa proyek itu akan diusut, antara lain soal ‘masalah’ kapal keruk pasir yang disebut-sebut tidak sesuai dengan perjanjian kerja, Darpin Sinaga menegaskan hal itu masalah ‘out put’ yang menjadi urusan dan tanggung jawab pihak yang bersangkutan. Sementara, pihaknya tetap berpedoman pada target pekerjaan ‘on schedule’.
Sebelumnya, desakan agar proyek itu diusut, juga dicetuskan anggota DPR RI Burhanuddin Napitupulu kepada pers di sela-sela seminar Angkatan 66 Peduli Bangsa di Hotel Inna Dharma Deli Medan, Sabtu (24/10) pekan lalu.
“Harus diusutlah itu. Sudah mendekati jadwal operasional kok masih terkendala soal timbun menimbun saja. Kapal keruk pasir yang dipakai sekarang itu ternyata tak memenuhi syarat. Bagai mana bisa volume pasir laut yang dibutuhkan 16 juta meter kubik itu bisa tercapai kalau pasokannya dibawah volume standar minimal terus…”, katanya prihatin
0 komentar:
Posting Komentar