Tegucigalpa, (Analisa)
Pemimpin sementara Honduras memberlakukan undang-undang baru, Minggu (11/10) sehingga bisa mengancam penutupan media elektronik karena menyiarkan laporan-laporan yang "mengecam keamanan nasional."
Pemberlakuan undang-undang baru itu kembali membatasi kebebasan pers menyusul pembredelan dua stasiun oposisi.
Keputusan terbaru itu diyakini akan mengundang kemarahan para pendukung Presiden terguling Manuel Zelaya dan tampaknya sebagai tantangan bagi Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) dan tim diplomat regional yang berada di negara itu, Kamis untuk mendorong penyelesaian krisis.
Pernyataan yang disiarkan delegasi OAS mendesak pemerintah pasca kudeta, termasuk hal-hal lain, memungkinkan beroperasinya kembali dua stasiun media elektronik, yang mendukung Zelaya kembali berkuasa.
Berdasarkan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah Presiden sementara Roberto Micheletti, frekuensi stasiun radio atau televisi mungkin akan dibatalkan andaikata menyiarkan pesan-pesan yang memicu hasutan nasional dan kehancuran harta benda publik."
Pada perkembangan lain dilaporkan, pembicaraan antara Presiden Honduras Manuel Zelaya yang dijatuhkan dengan pemerintah de facto memulai istirahat tiga hari, Sabtu, memperlama ketidakmenentuan dalam konflik yang sudah berlangsung hampir empat bulan menyusul kudeta pada bulan Juni.
Dimulainya lagi pembicaraan itu Selasa akan tiba hanya dua hari sebelum tenggat waktu 15 Oktober yang diberikan oleh kamp Zelaya bagi pemulihannya tanpa syarat.
Para perunding sementara itu melaporkan sedikit kemajuan Sabtu dengan perjanjian mengenai amnesti bagi pemimpin kudeta yang menghilang dari agenda pembicaraan, dan kemungkinan pembentukan kabinet bersama.
Kedua masalah penting itu terlantar bagaimanapun ketika kedua kamp tetap menemui jalan buntu mengenai masalah utama kepulangan Zelaya. (Ant/AFP/AP/es)
0 komentar:
Posting Komentar