Jakarta, (Analisa)
Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, pembiayaan APBN tidak akan memadai untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sehingga pemerintah terus mendorong skema pembiayaan kemitraan dengan swasta atau "public-private partnership" (PPP).
"Sumber-sumber pembiayaan swasta harus menjadi salah satu sumber pembiayaan utama pembangunan infrastruktur," kata Hatta Rajasa usai rapat koordinasi membahas program 100 hari di Kantor Menko Perekonomian Jakarta, Selasa (27/10) malam.
Ia mengatakan, pola yang selama ini berkembang dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur adalah skema PPP.
"Ini merupakan skema yang sudah diterapkan di negara-negara lain, dan dijadikan model pembiayaan oleh pemerintah dan swasta. 'Co-financing' (pembiayaan bersama) ini harus terus didorong termasuk oleh pemda dengan swasta," katanya.
Hatta menyebutkan, pembiayaan merupakan masalah penting dalam upaya percepatan penyediaan infrastruktur dan akan dibahas dalam National Summit yang akan datang.
"Kita sudah punya program, kita ingin mendengarkan masukan dari seluruh 'stakeholder' (pemangku kepentingan), apa pemikiran mereka," katanya.
Dalam kesempatan itu Hatta juga menyatakan bahwa program-program ekonomi yang akan dipaparkan dalam National Summit nanti merupakan program pemerintah.
"Presiden dalam sidang kabinet pertama telah memaparkan program-program pemerintah, target-target yang ingin dicapai, program-program prioritas yaitu infrastruktur, energi, ketahanan pangan, usaha kecil dan menengah (UKM), industri dan jasa, dan transportasi," katanya. (Ant)
0 komentar:
Posting Komentar